1. Konsep dan Metodologi 

Sebagai upaya percepatan Open Defecation Free (ODF) kabupaten, telah dikembangkan suatu alat/tools  percepatan ODF kabupaten yakni template strategi district wide stbm dan action plan, template ini disusun secara sistematis dari pembelajaran praktek-praktek baik  berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai ODF kabupaten, juga pembelajaran kabupaten/kota lainnya yang mempunyai capaian akses sanitasi tinggi.

 Template ini dikembangkan dari tiga komponen strategi STBM menjadi 6 sub komponen, setiap sub komponen terdapat beberapa pokok-pokok kegiatan yang berasal dari pembelajaran kabupaten/kota yang sudah berhasil ODF. Template disusun dalam bentuk lembar kerja dan didiskusikan dengan pendekatan partisipatif melaui FGD/Mini workshop strategi district wide dan action plan. Workshop ini pesertanya dari lintas sektor/lintas program, Kecamatan & Puskesmas, Kepala Desa/Lurah, wirausaha sanitasi, jejaring pasar sanitasi, Pokja sanitasi, PKK, Forum Kab sehat, dll

Untuk mencapai ODF atau 100% akses sanitasi dipengaruhi dari beberapa komponen yaitu Dukungan kebijakan dan politik, dukungan anggaran, keterlibatan struktural dan non struktural serta bagaimana upaya menciptakan permintaan sanitasi, penyediaan supply sanitasi, monitoring dan evaluasi STBM. hasil pembahasan per komponen disusunlah rencana tindak lanjut yang secara sistematis menuju percepatan ODF kabupaten.

2.    Kondisi dan pelaksanaan STBM

Capaian akses sanitasi per tanggal 12 Maret 2017 sebesar 84,16% dan Desa ODF  terverifikasi 199 atau 46% dari total desa se kabupaten, meskipun  demikian semangat untuk menjadikan ODF kabupaten tergambar dalam program unggulan seperti kegiatan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) yaitu ada 8 tatanan yang pertama adalah program ODF. disisi lain dukungan enabling langsung dari Bupati dan lintas sektor sangat kuat, namun hasilnya tambahan desa ODF belum signifikan untuk mencapai ODF kabupaten tahun 2018

Bersamaan dengan  agenda workshop juga tim provinsi (Pak Edy Basuki, Dewi Ratih dan Saputera/WSP) melakukan advokasi kepada Bupati yaitu audinsi untuk percepatan ODF, Bupati sangat memahami terkait perilaku masyarakat  BABS, disebabkan karena perilaku dan kemiskinan sehingga belum bisa membangun jamban sehat, oleh karena itu Bupati menginstruksikan melalui program GDSC agar semua desa mengusulkan kegiatan ODF dalam APBDes.

Dalam kesempatan tersebut tim provinsi menyampaikan bahwa untuk memantau kemajuan akses sanitasi sudah tersedia aplikasi STBM SMART kemudian mempresentasikan menu-menu yang ada di aplikasi tersebut, Bupati langsung respon dan instal aplikasi STBM SMART Kab/kota, kemudian  membuka menu dan data akses sanitasi kurang dari 50% maka terlihat daftar desa, kecamatan yang akses rendah kemudian Bupati langsung telepon Camat dan mengatakan “kowe ra iso mlebu suwargo mergo wargo ndesomu sik onok sing ngising sembarangan, kapan kowe iso ODF no wargomu?” artinya Kamu tidak bisa masuk surga karena ada warga desamu yang masih BAB sembarangan, kapan kamu bisa ODF kan wargamu?. telepon ini dilakukan Bupati ke beberapa camat dengan ucapan hampir sama, ini merupakan instruksi Bupati langsung kepada Camat dan diperhatikan oleh camat-camat lainnya

3.    Hasil diskusi  dan pembelajaran

Pointers hasil diskusi kelompok pada masing-masing template adalah sebagai berikut :

1)    Dukungan kebijakan dan politik :

• Sudah terdapat regulasi, yaitu Perbup No 47 Tahun 2014 tentang GDSC (Gerakan Desa Sehat dan Cerdas) yang berisi beberapa indikator desa sehat, nomor 1 adalah ODF dan 12 indikator desa cerdas.Perbup GDSC bisa dijadikan suatu acuan dan juga disinkronkan dengan penggunaan dana desa.
• Beberapa desa menganggarkan sanitasi dan jamban sehat untuk mendukung ODF lewat Dana Desa (DD) dan sebagian tidak mengalokasikan, akan tetapi sudah ditindaklanjuti di Kecamatan dengan mengidentifikasi semua desa (pendataan) dan juga perkembangan perbulan (akses dan kepemilikan), penggunaan anggaran juga dievaluasi tiap tahun.
• Stressing untuk Kabupaten : adalah penguatan di tingkat desa : bagaimana memunculkan kampiun STBM tingkat desa, bagaimana pembelajaran antar desa bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana perubahan perilaku/ kesadaran bisa terkomunikasikan dengan baik di tingkat desa.
• Komitmen untuk ODF ditunjukkan dengan penandatanganan komitmen oleh Camat pada Februari 2017 yaitu Bojonegoro ODF 2018, dengan strategi “ memaksimalkan semua dinas/ instansi untuk bertanggung jawab dalam mendukung Kabupaten Bojonegoro ODF 2018. Kabupaten è Kecamatan/Puskesmas è desa/ masyarakat.
• Yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro adalah : (1) MENGINSTRUKSIKAN KEPADA SEMUA SKPD PENDUKUNG AGAR DESA DI KABUPATEN TUNTAS ODF (2) ODF SALAH SATU INDIKATOR PENILAIAN KINERJA CAMAT (3) SATUAN ODF BUKAN DESA TAPI KECAMATAN.

2)    Dukungan anggaran

• Anggaran APBD untuk kegiatan STBM untuk Tahun 2015 – 2017 Total Rp. 3,1 Milyar dengan rincian Dinas Pu Cipta Karya 1,3 M; 10,4 M ; 18,8 M, Dinas Kesehatan 33 juta; 47,8 juta ; 135 juta, Pemdes 76 juta; 550 juta; 125 juta. Anggaran Bappeda lebih ke kegiatan rakontek dan monitoring ke lapangan.
• Fakta di lapangan :  desa sudah menganggarkan ( berdasarkan data BPMPD) tapi realisasi anggaran pada saat di desk ternyata tidak muncul / berganti kegiatan, hal ini dikarenakan kurangnya pengawalan di tingkat desa. Alasan yang bisa diajukan : karena ada efesiensi anggaran, sehingga kegiatan STBM diganti dengan kegiatan yang bersifat fisik (pembangunan jalan, dll yg bersifat umum), dikarenakan kegiatan STBM bukan prioritas.
• Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung STBM adalah : Rakor teknis STBM 2017, memonitor ODF lewat aplikasi sispan, pembuatan jamban di desa, verifikasi desa ODF, rapat renaksi percepatan ODF.
• Efektifitas pembiayaan antara investasi pemerintah dengan swadaya masyarakat membangun jamban ( estimasi harga 1 unit jamban Rp. 1.000.000) dengan tambahan akses 2009 s/d 2016 sejumlah 107.227 KK adalah 31,5 M : 107,22 M (rasio 1 : 4)

3)    Keterlibatan struktural dan non struktual serta proyek lainnya

• Di tingkat Kecamatan ( Kapus, Camat, Muspika, Kades dan Tomas) telah membangun jejaring untuk komitmen Tuntas ODF.
• Dinkes telah membangun jejaring kerjasama dengan para pihak : SKPD terkait, swasta, pemkab, LSM, CSR, PKKdalam gerakan ODF.
• Lintas sektor (SKPD) sudah melakukan dukungan terhadap ODF disinergikan dengan tupoksi SKPD (dibuatkan dengan kebijakan Pemkab untuk mencapai percepatan ODF 2018).
• Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi pencapaian ODF dan GDSC, penyuluhan pada masyarakat tentang resiko BABS, pendataan update jamban sehat melalui Dawis, serta sosialisasi dan pembinaan FKKS dan pokja Desa Sehat dalam rangka pencapaian ODF Kabupaten.
• Dari sektor lain yang dilakukan adalah : pembangunan prasarana air minum pedesaan, pemugaran rumah sehat, IPAL yang dilaksanakan melalui swakelola dan pihak ke3.Tahun 2017 ada pembangunan sanitasi skala rt 276 KK, MCK Umum 4 unit, IPAL 5 unit, Air minum 43 lokasi.

4)    Upaya penciptaan demand

• Pemicuan dilakukan di semua desa, terutama desa yang masih OD, dari 67% meningkat menjadi 86%.
• Belum ada refresh/ pelatihan selama 3 tahun terakhir, dan pemicuan dilakukan oleh nakes desa yang belum terlatih.
• Ada tim ODF desa, Kecamatan, Kabupaten, karena ODF menjadi ukuran kinerja Kepala Desa akan tetapi Kepala Desa belum paham akan akan 3 komponen strategi STBM.
• Monitoring dilakukan, tapi hasilnya belum maksimal.
• Belum ada disain khusus untuk pesan2 STBM yang sesuai dengan karakter wilayah.
• Rencana Tindak Lanjut antara lain : Pelatihan / refresh tenaga sanitarian dan nakes desa tentang pemicuan oleh Dinkes, Puskesmas dan BKD.
• Workshop tentang 3 komponen strategi STBM untuk Percepatan ODF pada seluruh Kades dan Camat oleh desa, kecamatan dan Dinkes.
• Merancang media promosi sesuai dengan kearifan lokal oleh Dinkes, Kominfo, Puskesmas dan kecamatan.

5)    Upaya peningkatan penawaran sanitasi

Pelatihan wusan sudah dilakukan (2014), namun yang aktif hanya 3 orang dari 38 peserta yg dilatih, sebagian yg tidak aktif  menjadi marketing diwilayahnya karena pekerjaan sebagian sanitarian, belum ada dukungan microfinace untuk permodalan bagi Wusan dan Masyarakat, juga tidak ada coaching / pembinaan teknis dari kabupaten

6)    Monitoring dan evaluasi STBM.

• Dari total desa 430 capaian desa yang ODF 224 ( 52,07%). Peta sanitasi sudah dibuat oleh masing-masing Desa.
• Alur pelaporan : mulai dari ponkesdes—polindes—pustu dilanjut ke petugas kesling dan laporan bulanan dikrim ke dinkes.
• Dari 36 Puskesmas yang belum instal untuk smart STBM ada 9 petugas kesling.
• Monitoring dilakukan bersama tim kecamatan GDSC dalam kurun waktu 1 bulan.

1. 4.    Rencana Tindak Lanjut

 Penulis : Saputera (WSP-Jawa Timur)