Pada tanggal 13-16 Juni 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi : Pergerakan Masyarakat KolaborAksi Menuju UA 2019 Melalui STBM di Hotel Mercure Harvestland Kuta. Pertemuan ini dihadiri oleh 180 orang dari 9 kabupaten/kota, yang berasal dari berbagai unsur yaitu : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PKK, Dinas PU, Kepala Puskesmas, Camat, Kodam IX Udayana, Kodim, Koramil, Majelis Utama Desa Pakraman, Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP). Tujuan pertemuan ini adalah untuk menggalang komitmen dan kolaboraksi lintas sektor dalam mempercepat pencapaian status Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Propinsi Bali.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pertemuan ini diadakan talkshow mengenai bestpractice kolaboraksi multipihak di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. Kecamatan Selemadeg dipilih karena di wilayah tersebut pendekatan STBM dinilai yang paling komprehensif di wilayah tersebut hingga berhasil mewujudkan status SBS 2 desa, yaitu Desa Bajra Utara dan Serampingan.

Narasumber dalam acara tersebut antara lain, I Wayan Kajeng Diantara (Sanitarian Puskesmas Selemadeg), Kapten Inf. I Nengah Sudiana (Danramil 1619-02) dan I Gede Nyoman Sugiartha (Petajuh Penyarikan Madya MMDP Kab. Tabanan). Ketiga narasumber tersebut berbagi pengalaman mengenai sinergi pendekatan STBM dengan Program Gema Sang Juara yang diusung oleh TNI-AD serta pendekatan adat melalui penyusunan pararem terkait larangan perilaku BABS.

Pendekatan STBM yang menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat, dengan salah satu prinsipnya, yaitu non subsidi tidak akan mampu mewujudkan masyarakat SBS tanpa kerjasama lintas sektor dan lintas program. Jika selama ini masing-masing sektor bekerja sendiri, maka di wilayah Selemadeg telah terjalin kolaborasi yang saling menguntungkan dari semua pihak. Koramil 1619-02 menjalankan program Gema Sang Juara dengan berkoordinasi dengan sanitarian dan pihak desa. Program Gema Sang Juara yang dikenal dengan Gerakan Sejuta Jamban dijalankan di wilayah yang sudah dipicu dengan metode CLTS (Community Lead Total Sanitation) yang sudah dilakukan oleh Puskesmas.

Pembangunan jamban dilakukan di rumah warga yang berkomitmen untuk berubah perilaku dan telah menyediakan material untuk membangun jamban. Koramil memberikan bantuan berupa tenaga untuk membangun jamban. Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten memberikan bantuan berupa cetakan untuk membuat buis beton. Dengan cetakan yang dipinjamkan, wirausaha sanitasi setempat mengajarkan pada anggota Koramil bagaimana membangun septic tank yang sehat dengan metode pembangunan yang praktis dan lebih murah dari segi biaya.

Perilaku BABS tidak sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana yang dianut oleh masyarakat Bali. Maka untuk mencegah masyarakat melakukan praktek BABS, desa adat menyusun pararem yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggar. Penyusunan pararem tersebut dibawah pembinaan MMDP Kab. Tabanan yang rutin memberikan pembinaan pada MADP dan Bendesa. MMDP memiliki target disusunnya pararem di 10 desa adat setiap tahunnya dan membuatkan draft pararem untuk membantu Bendesa dalam menyusunnya. Pembinaan secara rutin oleh MMDP Tabanan juga dilakukan terhadap Seka Teruna Teruni se-Kabupaten Tabanan. Sanitarian bersama Kepala Puskesmas aktif berkoordinasi dengan lintas sector di tingkat kecamatan. Di tingkat kabupaten, Dinas Kesehatan Tabanan aktif berkoordinasi dengan sektor terkait supaya kerjasama tetap terjalin dan tereplikasi ke seluruh wilayah kabupaten.

Pembelajaran dari Kec. Selemadeg Kab. Tabanan berhasil membuka mata para peserta bahwa masih ada sekitar 400 ribu jiwa masyarakat Bali yang masih BABS dan harus segera diubah perilakunya. Upaya ini bersifat mendesak, karena tidak hanya untuk mengurangi angka kejadian penyakit berbasis lingkungan, namun juga untuk mencegah kejadian stunting (Balita pendek yang tidak sesuai dengan masa pertumbuhan seharusnya), yang berpengaruh terhadap kecerdasan anak dan produktifitas generasi yang akan datang. Peserta menjadi paham bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan gerakan yang komprehensif antar sector terkait. Masing-masing sector memiliki program untuk mencapai tujuan yang sama. Maka sudah sepatutnya bahwa seluruh sector saling berkolaborasi dan beraksi mewujudkan Propinsi Bali yang bebas dari perilaku BABS pada tahun 2019.

Penulis : Wida Indrayanti (Koordinator STBM Propinsi Bali)// Editor : UT (Sekretariat STBM Nasional)