Bank Dunia: Sanitasi sebagai Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Tanpa itu, kelompok Bank Dunia tak akan berhasil mencapai tujuannya.
worldbank_web_picVIVAnews  - Presiden kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim, Jumat siang 11 April 2014, mengajak para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan segera dalam penyediaan akses layanan sanitasi dasar untuk masyarakat, sebagai salah satu langkah untuk memerangi kemiskinan.Pernyataan Kim ini diberikan saat pertemuan global dengan menteri-menteri keuangan, air, dan sanitasi atau menjelang Pertemuan Musim Semi Kelompok Bank Dunia-IMF.
"Kita berada di sini untuk mencegah jutaan kematian yang tidak perlu, yang kebanyakan menimpa anak-anak miskin, yang diakibatkan oleh buruknya sanitasi," ujar Kim di Washington, AS.

Diperkirakan sebanyak 2,5 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap jamban layak atau sarana pembuangan limbah manusia. Ini termasuk 1 miliar penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai dan ladang, menyebarkan virus serta kuman dari tinja melalui makanan, air, dan pakaian.

Keberjangkitan diare yang diakibatkan oleh hal tersebut menyebabkan kematian ribuan anak setiap harinya, dan dampak-dampak negatif lain, seperti terhambatnya pertumbuhan anak.

Dampak-dampak ekonomi dari kematian, penyakit, dan kerugian industri serta lingkungan tidak kalah besarnya. Walaupun hampir 1,9 miliar penduduk dunia telah mendapatkan akses jamban layak sejak 1990, sanitasi pada tingkat global tetap menjadi salah satu target tujuan pembangunan milenium yang tidak tercapai sesuai harapan.

Bank Dunia menggarisbawahi bahwa Kelompok Bank Dunia tidak akan berhasil mencapai tujuannya, mengentaskan kemiskinan ekstrem pada 2030 dan meningkatkan kesejahteraan 40 persen kalangan termiskin, tanpa memperbaiki kondisi sanitasi, yang terkait langsung dengan kemiskinan.   "Kelompok Bank Dunia akan mengerahkan sumber dayanya baik dalam hal pembiayaan maupun dalam perbaikan layanan," kata Kim.

Bank Dunia menunjuk Direktur Senior Bidang Air yang baru, Junaid Ahmad, untuk bekerja dengan menteri-menteri keuangan dan semua pemangku kepentingan guna mengembangkan rencana dengan fokus global dan berkelanjutan serta komitmen untuk sanitasi serta air untuk semua negara kelompok Bank Dunia.

Kelompok Bank Dunia akan memperkuat perannya dalam hal penciptaan dan pembagian pengetahuan, bekerja sama dengan mitra-mitra dari sektor publik maupun swasta, dan masyarakat madani. Pengalaman LSM-LSM seperti BRAC di Bangladesh dan Kenya Water for Health Organization dapat dijadikan pelajaran yang bermanfaat.

Menurut Kim, PBB telah meletakkan dasar penting dalam peningkatan kesadaran sekaligus penetapan tujuan global terkait permasalahan penting ini. Ia menegaskan bahwa PBB dan Kelompok Bank Dunia akan menggabungkan kekuatan mereka serta berkolaborasi dengan organisasi seperti WaterAid, Toilet Hackers, Global Poverty Project, dan ONE DROP.

Kim menambahkan bahwa Kelompok Bank Dunia akan memperluas jaringan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan tokoh dan pimpinan dari sektor swasta, yang berminat memahami peran mereka dalam peningkatan layanan.

Selama tujuh tahun terakhir, Kelompok Bank Dunia telah menyalurkan lebih dari US$3 miliar per tahun untuk layanan air bersih dan sanitasi, serta merupakan lembaga penyandang dana multilateral terbesar untuk air dan sanitasi.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, Sabtu 12 April 2014, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sanitasi dasar. Antara lain setengah dari populasi masyarakat perdesaan tidak memiliki akses sanitasi layak dan dari 57 juta orang yang melakukan BABS, 40 juta di antaranya tinggal di perdesaan.

Bank Dunia, menurut Chavez, secara berkelanjutan telah mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi, melalui proyek-proyek air bersih dan sanitasi yang menerapkan pendekatan programatik skala kabupaten/kota.

"Pendekatan ini memperkuat lembaga-lembaga pemerintah daerah dan menggalang kerja sama antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku sanitasi dan peningkatan pasokan produk- produk sanitasi melalui penguatan pasar. Pendekatan berbasis kabupaten atau kota seperti ini akan membantu Indonesia mencapai target cakupan sanitasi 100 persen," kata Chavez.

Dikutip dari news.viva.co.id

Comments