Jejak rekam pengembangan sistem monev STBM

Mengutip kata-kata bijak “Hidup, tidak semudah membalikkan tangan”

Inti kata bijak tersebut adalah proses; yakni baik dalam hidup maupun membuat sesuatu pada prinsipnya diperlukan proses. Tidak sekonyong-konyong jadi dan muncul.

Flow_jejakrekam

Demikian pun dengan sistem monitoring STBM yang sekarang telah diperkenalkan dan dilatihkan kepada seluruh 34 provinsi di Indonesia oleh

Sekretariat STBM dibawah Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Sistem ini pun tidak tiba-tiba ada dan digunakan. Butuh proses untuk mencapai sistem ini ada dan digunakan, apabila oleh 504 kabupaten kota di Indonesia.

Momentum awal sistem monitoring STBM ini dikenalkan secara nasional oleh Kementerian Kesehatan saat Rakornas STBM pertama pada Oktober 2011 oleh Menteri Kesehatan Almarhumah Ibu Endang Rahayu Sedyaningsih, bersamaan diluncurkannya logo dan website STBM.

Seperti telah dipahami bersama bahwa pendekatan Community Led Total Sanitation (CLTS) bermula dari kunjungan tim Pokja AMPL ke Bangladesh pada tahun 2004 yang diprakarsai oleh WSP (Water and Sanitation Program, the World Bank). Kemudian berdasarkan pembelajaran yang diperoleh, di 2006 Indonesia mencobakannya di 6 kabupaten di 6 provinsi sebelum menerapkannya secara nasional.

Hal mendasar yang kemudian dirasakan berkendala dengan makin banyaknya desa-desa yang melaksanakan pemicuan perubahan perilaku dengan CLTS ­—yang kemudian dikenal secara kegiatan sebagai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)—, adalah men-tracking perkembangan perubahan yang terjadi yakni peningkatan akses masyarakat ke jamban sehat sehingga tidak berperilaku buang air besar di sembarang tempat (open defecation).

Di awal penerapan CLTS, koordinator tingkat nasional belum terbebani karena lokasi masih beberapa desa; laporan perkembangan masuk secara rutin. Berjalan 1 tahun lebih, pemicuan CLTS telah menyebar ke 130 desa lebih di 24 kabupaten. Proses men-tracking perkembangannya pun dirasa makin beban. Informasi kemajuan mulai terlambat; verifikasi dan rekapitulasi data pun tidaklah mudah, karena proses yang berjenjang:  nasional à kabupaten à puskesmas à natural leader/komite à puskesmas à kabupaten à nasional.

Pada saat bersamaan, WSP dengan bentuk kegiatan SToPS atau TSSM yang bermitra dengan Provinsi Jawa Timur dan 29 pemerintah kabupaten di provinsi ini, mulai merasakan hal yang sama. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, di 2008 ada sekitar 300 desa lebih yang didampingi dan dipantau, kemudian berkembang menjadi 1000 desa lebih di 2009, dan sekitar 2.400 desa lebih di akhir tahun 2011. Dapat dibayangkan ini semua dilakukan dengan cara manual menggunakan bantuan spreadsheet program.Monitoring_sustainable_WASH

Singkat cerita, sekarang ini STBM untuk pilar-1 yakni indikator stop BABS-nya telah memiliki sistem monitoring berbasis web dan SMS. Sistem ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan data yang up to date, isinya sama di semua level, dan dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukannya.

Semoga sistem monitoring STBM berbasis web dan SMS ini dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan berdaya guna bagi pemerintah daerah khususnya, maupun pemerintah pusat dan khalayak ramai AMPL-ers. Sangat disayangkan bila tidak termanfaatkan, dimana perwakilan dari 34 provinsi telah dilatih, dan sistem inipun dipublikasikan hingga ke forum-forum regional dan internasional. <AR>

Comments