RAKORNAS STBM II : Wujudkan Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Layak bagi Masyarakat

foto pembukaan - gong  foto pembukaan

Menteri Kesehatan resmi membuka kegiatan Rakornas STBM II

JAKARTA (3-5/9). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat II (Rakornas STBM) di Hotel Discovery Ancol.

Dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Bappenas, Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, serta Kepala BBTKL PP dan BTKL PP, Direktur dari 25 Poltekkes dari seluruh Indonesia, serta perwakilan negara sahabat dari Laos, Pakistan dan Philipina.

Pada pembukaan kegiatan tersebut Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH membuka Rakornas STBM. Pertemuan ini mengangkat tema Bersinergi dalam STBM Mencapai Universal Access 2019. “Tema ini sangat relevan dengan upaya kita bersama mewujudkan tersedianya air minum dan sanitasi layak bagi seluruh rakyat kita”, ujar beliau dalam sambutannya.

STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan serta memiliki karakter dan metode spesifik. Berbagai inovasi telah dilakukan dan berhasil melahirkan banyak champion dari desa hingga pusat yang mampu mendorong  berbagai perubahan menuju status bebas dari kebiasaan BAB sembarangan (ODF) dari berbagai tingkatan. Pendekatan ini telah berkontribusi pada percepatan perubahan perilaku masyarakat dan penyediaan layanan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.

“Kita bangga dan bersyukur karena sampai sampai triwulan ke-2 tahun 2014 (secara kumulatif  sejak tahun 2008) STBM telah dilaksanakan di 18.339 desa. Hingga akhir 2014, diperkirakan pelaksanaan STBM di 20.000 desa akan terpenuhi. Penilaian UKP4 pada implementasi STBM tahun 2013 menunjukan hasil yang menggembirakan yaitu diberi warna hijau karena telah melampaui target, dimana mencapai 16.228 desa dari target 16.000 desa STBM yang telag ditetapkan” jelas Menkes.

melihat PJJ STBM dan sistem Moev  menkes menulis pesan dan kesan untuk Rakornas STBM

Menteri Kesehatan dan Menteri PPN/Bappenas Mengunjungi Booth PJJ, Sistem Monev STBM juga menuliskan pesan dan kesan untuk Rakornas STBM II

Pelaksanaan STBM di seluruh Indonesia tidak terlepas dari dukungan lintas sektor dan lintas program terkait. Terdapat berbagai kegiatan, program, maupun proyek di daerah yang berhubungan dengan STBM. Walaupun terkait, metode dan teknis pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan tersebut belum terkoneksi dengan efektif dan pada praktiknya masih terdapat berbagai isu dan perspektif yang belum sama. Di sisi lain target akses universal sanitasi Indonesia menjadi tujuan bersama yang harus dicapai pada tahun 2019. Peran kelembagaan menjadi sangat penting dalam memastikan pencapaian pembangunan bidang sanitasi.

Perlunya kesepakatan yang dibuat untuk menjaga dan mengelola dinamika serta berbagai inovasi yang telah terbangun dalam mendukung perwujudan akses universal sanitasi Indonesia tahun 2019, maka beberapa hal penting yang dalam adalah;

  1. Adanya sistem yang berkelanjutan dan didukung kelembagaan yang kuat di semua tingkatan serta memiliki tugas dan kewenangan yang jelas.
  2. Mengembangkan inovasi-inovasi metodologi yang aplikatif, memiliki daya ungkit tinggi dan daya saing positif serta mampu menjangkau kaum marginal.
  3. Melakukan advokasi pembiayaan pembangunan sanitasi dalam kerangka STBM dari berbagai sumber lembaga keuangan lokal formal dan informal sebagai investasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
  4. Mengelola berbagai potensi dan dukungan untuk pengembangan kapasitas dalam mendorong pelaksanaan STBM.
  5. Mensinergikan STBM dalam berbagai agenda dan program pembangunan sanitasi baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperkuat dari sisi perubahan perilaku masyarakatnya.
  6. Membangun hubungan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan turunan regulasinya untuk mendorong dari sisi pemberdayaan masyarakat melalui perubahan perilaku higienis dan saniter.
  7. Mengembangkan berbagai model pembelajaran yang mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga fasilitator (kuantitas maupun kualitas) baik secara formal maupun informal.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan dari pusat (Kemenkes, Kemendagri, Bappenas, dan Kemen PU) dan 34 Provinsi.

 

Talkshow  Penutupan kegiatan

Talkshow Eselon I dan Penutupan Kegiatan Rakornas STBM oleh Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri

Apresiasi kehadiran 4 (empat) SKPD layak diberikan karena berkontribusi dalam mengembangkan paradigma bersama bahwa:

  1. STBM bukan proyek, namun pendekatan yang bisa masuk ke berbagai program.
  2. STBM fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk perubahan perilaku higiene dan sanitasi.
  3. STBM merupakan pendekatan unggulan yang memiliki karakter dan metode spesifik untuk mempercepat peningkatan capaian akses universal bidang sanitasi.

Kehadiran 34 provinsi juga memberikan inspirasi dan semangat terutama kepada stakeholder pusat untuk terus berupaya mendukung pencapaian target akses universal sanitasi 2019. Proses Rakornas II Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah mendorong keterbukaan berbagai pihak dalam mensinergikan STBM pada program-program sanitasi dan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar arahan garis besar pelaksanaan STBM di daerah. (Sekre.STBM)

Comments