Data, Temuan,
dan Rekomendasi

Data M&E STBM

Kemajuan Akses

Cakupan Sanitasi di Indonesia yang dipantau melalui sistem Monitoring dan Evaluasi STBM dibawah Direktorat Kesehatan Lingkungan - Kemenkes RI pada saat data diambil menunjukkan angka 73.9 persen (16/11/2018). Angka ini adalah angka rerata Nasional, dimana cakupan sanitasi tertinggi di Indonesia adalah Provinsi DI Yogyakarta yang sudah mencapai 100 persen. Detil cakupan sanitasi ini dapat dilihat melalui halaman Monitoring dan Evaluasi STBM.

Terdapat selisih 26 persen untuk mencapai Akses Universal 2019.

Cakupan Sanitasi 34 Provinsi di Indonesia

Mobirise

STBM dan Stop Buang Air Besar Sembarangan

16194

Desa SBS Terverifikasi

Total Desa & Kel. di Indonesia sampai saat data ini dianalisa adalah 83.438

28

Kabupaten / Kota SBS

  • Kota Banda Aceh, Kota Solok, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu.
  • Grobogan, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, Sukoharjo, Semarang, Sragen, Kendal, Kota Surakarta.
  • Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Sleman, Bantul.
  • Pacitan (Kabupaten ODF pertama), Kota Madiun (Kota ODF pertama), Ngawi, Magetan, Lamongan, Pamekasan.
  • Kota Tangerang, Sumbawa Barat, Alor, Kota Parepare.

1

Provinsi SBS

DI Yogyakarta (Provinsi SBS pertama)

Output yang diharapkan dengan pendekatan STBM ini adalah tercapainya komunitas (Desa / Kelurahan) Stop Buang Air Besar Sembarangan. Kementerian Kesehatan mensyaratkan agar Desa/Kelurahan yang sudah mencapai kondisi Stop BABS tersebut untuk diverifikasi dan kemudian dilakukan pembaruan status data pada sistem Monitoring dan Evaluasi STBM.

Jumlah 16,194 Desa/Kelurahan (per November 2018) dengan status SBS Terverifikasi sama dengan 20.04 % dari total Desa/Kelurahan (80,805). Provinsi dengan persentase tertinggi Desa/Kelurahan SBS Terverifikasi adalah DI Yogyakarta (100%), sedangkan Provinsi yang persentase Desa/Kelurahan SBS Terverifikasi terendah adalah Provinsi Maluku dengan 1% Desa/Kelurahan SBS Terverifikasi.

Persentase Desa/Kel. SBS Terverifikasi

50%

Persentase tertinggi Desa/Kel. SBS Terverifikasi,
Prov. DI Yogyakarta

100%

Persentase Desa/Kel. SBS Terverifikasi Nasional

Persentase tertinggi Desa/Kel. SBS Terverifikasi,
Prov. Maluku

Monitoring dan Evaluasi STBM

Stop BABS dan Kategorinya

Grafik menunjukkan perbandingan antara persentase Desa/Kel. yang sudah Stop BABS dan persentase Desa/Kel. yang belum mencapai status Stop BABS. Sample data menggunakan seluruh populasi data Desa/Kel. dari data Monitoring dan Evaluasi STBM yang mencapai 80,805 desa/kel. Jika potongan grafik yang menunjukkan persentase Desa/Kel. Stop BABS dipilih maka data akan menunjukkan perbandingan antara 3 status SBS, yaitu: SBS Baseline, SBS Klaim dan SBS Terverifikasi.

Status SBS yang diakui sebagai capaian suatu daerah dalam pelaksanaan STBM oleh Kementerian Kesehatan adalah status SBS Terverifikasi.

STBM Coverage, ODF Success Rate and
Verified ODF Rate

STBM Coverage

ODF Success Rate

Verified ODF Rate

Grafik STBM Coverage menunjukkan Cakupan Desa/Kelurahan yang sudah dipicu sebanyak 55% (45,354) sudah pernah diintervensi/dipicu dari total 80,805 Desa/Kelurahan pada sistem M&E STBM.

Grafik ODF Success Rate menunjukkan efektifitas pemicuan yang menghasilkan status SBS. Dari jumlah 45,354 Desa/Kelurahan yang sudah dipicu, 46% diantaranya (20,757) sudah mencapai status SBS pada saat data diambil.

Sementara itu, Grafik Verified ODF Rate menunjukkan persentase Desa/Kelurahan SBS yang sudah diverifikasi berbanding jumlah total SBS. Dari jumlah 20,757 Desa/Kel. yang sudah mencapai status SBS, 78% diantaranya sudah diverifikasi.

Isu Data M&E STBM

Perbedaan jumlah populasi data wilayah
antara sistem M&E STBM dengan data BPS

Versi Sumber Data Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Desa Urban Jumlah Desa Rural
BPS 7.230 83.438 16.317 67.121
STBM 6.968 80.805 - -
Dampak dari perbedaan populasi data utama adalah kemungkinan tidak terlacaknya kemajuan pembangunan sanitasi dengan pendekatan STBM dari beberapa wilayah yang tidak tercantum pada data M&E STBM. Keselarasan jumlah populasi wilayah ini juga akan membantu menghapus keraguan terhadap akurasi data yang dikelola oleh Sekretariat Nasional STBM ini.

Penyelesaian Input Data M&E STBM

Apa yang ditunjukkan dari grafik diatas? Terdapat 19 Provinsi yang sejak tahun 2014 belum menyelesaikan entry data baseline Desa/Kelurahan yang berada di wilayah mereka. Grafik menunjukkan tingkat penyelesaian entry data baseline untuk Nasional baru mencapai 95.86% dari total populasi data 80,805 Desa/Kel. Dari selisih 4.14% yang belum terselesaikan, Papua memiliki persentase terbesar jumlah Desa/Kel. yang belum pernah di-entry data baselinenya. Tidak adanya data baseline yang masuk pada sistem M&E STBM akan membuat perkembangan STBM tidak dapat diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan dengan data ini.

Persentase Jumlah Desa/Kel. yang diperbarui datanya pada sistem M&E STBM




Dua grafik diatas menunjukkan data pola pembaruan data M&E STBM yang dilakukan oleh Petugas Monitoring terdaftar per periode waktu, dihitung mundur sejak data diambil (November 2018).

Grafik pertama menunjukkan perbandingan pembaruan data per periode waktu secara Nasional. Sejak awal sistem M&E STBM didesain untuk dapat menerima pembaruan data kapan saja bahkan ketika terjadi perubahan perilaku dan akses sanitasi pada tingkat rumah tangga yang diamati dapat segera dilaporkan. Dan data menunjukkan bahwa persentase Desa/Kelurahan yang tidak mengalami perubahan perilaku dan akses sanitasi dalam waktu 1 tahun kebelakang dari tanggal data diambil lebih tinggi daripada persentase Desa/Kelurahan yang mengalami perubahan data dalam kurun waktu 3 bulan kebelakang dari tanggal data diambil.

Grafik berikutnya menunjukkan data yang sama, hanya saja populasi data yang diamati adalah Desa/Kel. yang sudah mencapai status SBS Terverifikasi. Ide dari hal ini adalah untuk melihat apakah masih ada perubahan perilaku dan akses yang terjadi pada komunitas dan dilaporkan oleh petugas monitoring. Seperti diketahui bersama, Desa/Kel. SBS Terverifikasi masih memiliki Kepala Keluarga yang masih mengakses Jamban Sehat Semi Permanen atau bahkan Jamban Sharing, dalam hal ini termasuk dalam kategori basic latrine. Apabila tidak ada perubahan kemajuan lebih dari 9 bulan pada Desa/Kel. yang sudah mencapai SBS dan terverifikasi, dapat diasumsikan:
  • Tidak ada peningkatan kualitas akses sanitasi
  • Ada kemungkinan komunitas kembali pada kondisi sebelum SBS atau Slippage

Potensi Desa/Kelurahan SBS

Analisa data potensi Desa/Kel. SBS untuk
percepatan pencapaian target

2337

Jumlah Desa/Kel. yang sudah mempunyai cakupan sanitasi lebih dari 99 % tetapi belum 100 %

Data M&E STBM menunjukkan bahwa terdapat beberapa Desa/Kel. pada kategori data ini dengan jumlah Kepala Keluraga yang masih Buang Air Besar Sembarangan sebanyak 1 KK! Dengan mengetahui data ini, dapat membantu pihak terkait untuk lebih cepat dan tepat dalam mengambil sikap terkait pencapaian SBS.

3354

Adalah jumlah Desa/Kel. yang mempunyai cakupan sanitasi lebih dari atau sama dengan 97.5 % tetapi kurang dari 99 %

Pada kategori data ini ternyata terdapat Desa/Kel. dengan jumlah KK yang masih mempraktekkan Buang Air Besar Sembarangan, paling sedikit 2 KK!

4563

Jumlah Desa/Kel. yang sudah mencapai status SBS tetapi belum diverifikasi

Desa/Kel. dengan cakupan sanitasi 100% dan tentu saja memiliki status SBS, seharusnya segera diverifikasi.

Enabling Environment:
Kebijakan dan Roadmap STBM

# PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN
STRATEGI NASIONAL RPJMN 2015 - 2019
  • RPJMN perlu lebih spesifik menyebutkan STBM.
  • SPM Daerah, peran Kesehatan dan PU
PP. No 2 Tahun 2018 tentang SPM Pemerintah Daerah
KEBIJAKAN KemenPUPR: Permen PUPR No. 4 tahun 2017; Implementasi limbah domestik dan sistem pengelolaan
  • Dukungan kebijakan di level Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.
  • Pelembagaan program melalui Kemendagri sehingga STBM masuk dalam perencanaan dan penganggaran Propinsi/Kabupaten/Kota.
  • Program advokasi kepada Eksekutif, Legislatif dan Media untuk mendapat dukungan politis di setiap level.
Kementerian Dalam Negeri:
  • Permendagri No. 86 tahun 2017; Pembiayaan Kabupaten untuk Sarana dan Prasarana Sanitasi.
  • Permendagri No. 13 tahun 2018
Kementerian Desa: Permendesa No. 22 tahun 2016; Pemanfaatan Dana Desa
Kementerian Kesehatan: Permenkes No. 3 tahun 2014 (proses update)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan: Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000; Kesetaraan Gender

Kebijakan Daerah
(dari data M&E STBM)

3

Peraturan Gubernur


  • Nusa Tenggara Barat, BABS Nol
  • Nusa Tenggara Timur, AMPL Berbasis Masyarakat
  • Kalimantan Tengah, Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol

43

Surat Edaran atau setara


43 Regulasi berjenis Surat Edaran atau setara dari 26 Provinsi.

73

Peraturan Bupati dan Walikota


Terdapat 71 Peraturan Bupati dan 2 Peraturan Walikota terkait STBM.

361

Regulasi lain di tingkat Kab/Kota


361 Regulasi (Instruksi, Surat Edaran, Surat Keputusan, dll) dari tingkat Kabupaten/Kota.

Enabling Environment:
Dukungan Anggaran dan Sumber Daya

AKTOR PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN
PEMERINTAH
  • KemenPUPR:
    1. Program PAMSIMAS
    2. Program SANIMAS

  • Kementerian Kesehatan: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Akses dan Pemanfaatan Anggaran secara efektif.
LEMBAGA DONORS dan NGO Berbagai Proyek Air dan Sanitasi
SWASTA Program CSR

Enabling Environment:
Kemitraan dan Kelembagaan

AKTOR PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN
Mitra STBM
  1. Lembaga Donor
  2. NGO - International or Local
  3. Organisasi Keagamaan: MUI
  4. Kelompok Sosial:PKK
  5. Swasta
  6. Alat Negara: TNI-AD
Advokasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada mitra pembangunan sanitasi untuk saling melengkapi sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat (inklusif) dan mempercepat pencapaian Universal Akses (UA) Sanitasi 2019.
Pokja AMPL Forum koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk Program Sanitasi.
  • Mendorong perencanaan penganggaran untuk Sanitasi di daerah.
  • Mendorong keterlibatan mitra pembangunan sanitasi.
Revitalisasi Pokja di daerah, memperkuat fungsinya sebagai forum koordinasi lintas UPTD.
Forum Kabupaten - Kota Sehat Sebuah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas dan perencanaan wilayah yang mengintegrasikan berbagai aspek. Keanggotaan forum terdiri dari: wakil masyarakat, pemerintah, Swasta, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, mass media, dll Indikator ODF Kabupaten/Kota dan pelaksanaan STBM dapat menjadi salah satu indikator capaian Kabupaten/Kota Sehat.
Sekretariat STBM Tugas dan fungsi:
  • Koordinasi lintas Subdit.
  • Pelaksanaan STBM melibatkan 3 Subdit (Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Pengambanan Limbah dan Radiasi, Penyehatan Pangan) dibawah Direktorat Kesehatan Lingkungan.
Memaksimalkan koordinasi lintas Sub Direktorat di Direktorat Kesehatan Lingkungan – Kementerian Kesehatan RI.

Demand Creation

KEGIATAN PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN
PENINGKATAN KAPASITAS
  • Petunjuk Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk pilar 1.
  • Buku Katalog Informasi Pilihan Jamban Sehat.
  • Buku pedoman Promosi Kesehatan STBM (Pilar 1)
  • Panduan Monev STBM
  • Panduan Verifikasi 5 pilar STBM.
  • Belajar Mandiri STBM.
  • Melibatkan PPSDM dalam inserting modul STBM kedalam kurikulum Poltekkes.
    1. Pendataan fasilitator.
    2. Quality Control fasilitator dan kegiatan pemicuan.
    3. Kegiatan refresh kapasitas fasilitator.
    4. Upgrade pemicuan 5 Pilar dan tindak lanjut Pasca ODF.
    STRATEGI PEMICUAN Strategi pemicuan sudah mencakup 5 pilar STBM dengan entry point pilar 1.
    • Pemicuan di perdesaan dilakukan pada kelompok masyarakat desa.
    • Pemicuan di perkotaan dilakukan dengan strategi kombinasi berkelompok dan individu (door to door), negatif-positif, sistem komunal/nil, transect walk smartphone, peningkatan layanan WASH (penyedotan/PDAM).
    Pemicuan harus berkelanjutan sehingga dapat masuk dalam perencanaan strategi pembangunan desa/kel.
    PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU
    • PILAR 1:
      1. .Slogan ‘Plung jadi Plong’ diadaptasi secara local oleh Provinsi Jatim, Jateng, Jabar, NTB dan Bali
      2. Tinju Tinja - promosi di media sosial.

    • PENGEMBANGAN 5 PILAR STBM:
      Study formative untuk mengetahui akses air minum, sanitasi dan perilaku higienis di masyarakat (dilakukan di 15 Kab/kota wilayah kerja IUWASH PLUS).
    Kampanye Nasional STBM dengan ‘satu pesan’ menggunakan media konvensional maupun digital/online secara berkesinambungan untuk meningkatkan awareness masyarakat.

    Sanitation Supply

    KEGIATAN PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN
    WIRAUSAHA SANITASI
    • Pemenuhan kebutuhan jamban keluarga. Terdapat 428 Wirausaha Sanitasi aktif yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT dan Papua.
    • Pelatihan Wusan dilakukan melalui program Pamsimas dan mitra STBM.
    1. Tersedianya mekanisme M&E Wusan, sehingga dapat membantu memastikan distribusi dan capaian yang lebih strategis dalam mendukung capaian Pemda.
    2. Diperlukan lebih banyak Wusan aktif untuk menjangkau seluruh Propinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kel. di Indonesia.
    3. Peningkatan kapasitas terhadap Wusan yang terpusat.
    4. Tersedianya opsi sarana sanitasi dan hygiene yang inklusif.
    PEMBIAYAAN PEMERINTAH Pemenuhan kebutuhan sanitasi dan penyediaan sistem pengolahan air limbah terpusat yang lengkap, meliputi: sambungan rumah, pipa air limbah, bak kontrol dan instalasi pengolahan.
    1. Pemberdayaan Pemda dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fasilitas.
    2. Sistem pengolahan air limbah terpusat yang lengkap: sambungan rumah, pipa air limbah, bak kontrol dan instalasi pengolahan.
    3. Menjangkau kelompok marginal (masyarakat sangat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus).
    SKEMA PEMBIAYAAN
    • Kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah / BPR untuk permodalan pengusaha sanitasi.
    • Pemanfaatan sumber dana lainnya seperti: arisan jamban, Bumdes / Bumnag, Bansos, Hibah donatur, Koperasi, ZISWAF dan lain lain.
    • Swadaya masyarakat --> Praktek jimpitan di Kab. Boyolali untuk membuat inovasi SPAL.
    Akses pembiayaan dapat difasilitasi oleh Pemda.

    Monitoring dan Evaluasi

    PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN
    • Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis Web, SMS dan aplikasi Smartphone.
    • Website STBM untuk pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management).
    • Mekanisme Monitoring dan Evaluasi terkoordinasi dengan baik antara Petugas Monitoring dengan Kader Kesehatan, Bidan Desa dan Aparatur Desa.
    • Panduan Pelaksanaan Verifikasi 5 pilar STBM sudah tersedia – Sekretariat STBM, Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes
    • Memberikan jaminan kelancaran layanan (terkait downtime server STBM).
    • Memberikan umpan balik yang komprehensif dan berkala, internal dan pihak-pihak lainnya, terutama dengan tingginya tingkat update data lebih yang lebih dari 1 tahun. Ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi slippage.
    • Pemanfaatan semua fitur yang sudah tersedia dalam sistem M&E STBM agar dapat memperlihatkan kemajuan dan capaian STBM di daerah secara lebih utuh (tidak sebatas kemajuan akses sanitasi).
    • Pemanfaatan data M&E STBM untuk pengembangan strategi dan perencanaan anggaran di tingkat Pusat dan Daerah.
    • Pengembangan sistem M&E untuk pilar 2-5 STBM.

    Pasca ODF

    Definisi


    Masih belum jelas dan perlu dipastikan.

    • Akses Layak dan Akses Aman (safely manage)
    • Pilar 2-5 STBM.
    • Sanitasi Perkotaan.
    • Skema pembiayaan untuk masyarakat marginal (Kemiskinan dan Stunting).

    Harapan

    • Peningkatan akses menuju Akses Aman yang inklusif dengan mempertimbangkan PP No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM daerah) --> berbagi peran dengan satu data
      • SPM Kesehatan -> Tidak spesifik disebut terkait sanitasi dan hygiene.
      • SPM PU:
        • Propinsi: penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
        • Kabupaten/Kota: Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

    • Pengembangan pilar 2-5 STBM di luar RT dengan melibatkan lintas sektor seperti:
      • Kebutuhan bank sampah - LH
      • Pemenuhan SPM Air limbah terpusat - PU.

    • Pengembangan E-Monev Pasca ODF, dengan STBM 5 pilar

    Tindak Lanjut
    Menuju Sanitasi Akses Aman dan STBM 5 Pilar

    1. MENDORONG ODF
    2. PASCA ODF:
      • Menuju Akses Aman
      • Mencegah slippage
    3. MENUJU 5 PILAR STBM

    "Perincian kegiatan dapat diturunkan kepada Pemerintah Daerah"

    Dari gambaran implementasi STBM selama ini, seharusnya dapat dipilah tugas dan tanggung jawab masing-masing Kementerian, untuk kemudian
    dapat diteruskan kepada Pemda sehingga koordinasi dan harmonisasi dapat terlaksana demi mempercepat capaian menuju Indonesia dengan akses sanitasi aman.

    REKOMENDASI

    (berdasarkan hasil diskusi kelompok)

    1. DEMAND CREATION:
      • Menunggu hasil diskusi kelompok
        • Akan diupdate kemudian

    2. SUPPLY SANITATION:
      • Menunggu hasil diskusi kelompok
        • Akan diupdate kemudian

    3. ENABLING ENVIRONMENT:
      • Menunggu hasil diskusi kelompok
        • Akan diupdate kemudian

    4. MONITORING dan EVALUASI:
      • Menunggu hasil diskusi kelompok
        • Akan diupdate kemudian

    Atas dukungan UNICEF Indonesia - Jejaring AMPL
     © 2018 - All Rights Reserved